Daftar Koreksi Fiskal

IKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSES

Beban Usaha	Deductible Expenses	Non Deductible Expenses	Keterangan
·         Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan :
- prinsip realisasi	V
- konservatis/penyisihan		V
·         Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek PPh atau pengenaan PPh-nya final.		V
1.     Gaji/upah	V		PPh Ps 21
2.     Tunjangan PPh Pasal 21	V		PPh Ps 21
3.     PPh Dibayar Perusahaan		V
4.     Premi Asuransi Jiwa Pegawai dibayar Perush.	V		PPh Ps 21
5.     Premi Asuransi Jiwa Untuk pemilik/pemegang saham dan keluarganya		V
6.     Iuran JAMSOSTEK
a)    Jaminan kecelakaan kerja (JKK)	V		PPh Ps 21
b)    Jaminan Kematian (JKM)	V		PPh Ps 21
c)     Jaminan pelayanan kesehatan	V		PPh Ps 21
d)    Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) (JAMSOSTEK)
·         Dibayar Perusahaan	V
·         Dibayar Pegawai bagi pegawai	V
7.     Iuran pensiun ke Dana Pensiun yang disahkan Menteri Keuangan
·         Dibayar Perusahaan	V
·         Dibayar Pegawai bagi pegawai	V
8.     Iuran pensiun ke Dana Pensiun yang belum disahkan Menteri Keuangan		V
9.     Tunjangan Hari Raya	V		PPh Ps 21
10.  Uang Lembur	V		PPh Ps 21
11.  Pengobatan :
a)    Cuma-cuma (langsung ke Rumah Sakit)		V
b)    Penggantian Pengobatan	V		PPh Ps 21
c)     Tunjangan Pengobatan	V		PPh Ps 21
12.  Pemberian Imbalan dalam bentuk natura & kenikmatan, misal : beras, gula dsb		V
13.  Pemberian makan & minum untuk seluruh karyawan secara bersama-sama	V
14.  Pemberian makan kepada crew kapal/pesawat dalam perjalanan	V
15.  KMK 466/KMK.04/2000 Pemberian dlm bentuk natura & kenikmatan
a)    Dalam rangka & berkaitan dengan pelaksanaan kerja :	V
·         untuk keamanan/keselamatan kerja yang diwajibkan, misal : pakaian dan peralatan bagi pegawai pemadam kebakaran, proyek, pakaian seragam pabrik, hansip/satpam	V
·         Beban antar jemput karyawan	V
·         Penyediaan makan/minum untuk awak kapal & pesawat	V
b)    Berkenaan dengan situasi lingkungan, misal :	V
·         pakaian seragam pegawai hotel/penyiar TV	V
·         makan tambahan bagi operator komputer/pengetik	V
·         makan/minum cuma-cuma bagi pegawai restoran	V
c)     Imbalan dalam bentuk natura & kenikmatan di daerah tertentu :	V
·         tempat tinggal/perumahan pegawai sepanjang tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa	V
·         makan & minum pegawai sepanjang tidak ada tempat penjualan makanan	V
·         pelayanan kesehatan sepanjang tidak ada sarana kesehatan, misal RS, Poliklinik dsb	V
·         Pendidikan pegawai & keluarganya sepanjang tidak ada sarana pendidikan yang setara	V
·         Pengangkutan pegawai di lokasi bekerja, sedang pengankutan keluarga terbatas pada kedatangan pertama dan terputusnya hubungan kerja	V
·         olah raga sepanjang tidak ada sarana olah raga. Sarana olah raga tidak termasuk golf, boating, pacuan kuda	V
·         Pembebanan yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun, dengan cara penyusutan sesuai pasal 11 UU No 10 tahun 1994	V
15.  Cuti pegawai :
a)    diberikan uang cuti	V		PPh Ps 21
b)    tunjangan cuti	V		PPh Ps 21
c)     dibayar perusahaan		V
16.  Perjalanan dinas pegawai :
a)    didukung bukti-bukti yang sah/dipertanggungjawabkan	V
b)    lumpsum (tidak didukung bukti-bukti)		V
c)     lumpsum dianggap honor pegawai	V
d)    honor/uang saku	V		PPh Ps 21
e)    Fiskal Luar Negri dibayar perusahaan, merupakan PPh Ps 25, dibayar dengan SSP, ditulis nama pegawai q.q. nama perusahaan dengan NPWP perusahaan.		V
f)     biaya piknik/rekreasi		V
17.  Bonus atas prestasi kerja yang dibebankan pada tahun berjalan	V		PPh Ps 21
18.  Pembagian laba berupa bonus, tantiem, gratifikasi, jasa produksi, yang dibebankan ke laba ditahan (Retained Earning)		V	PPh Ps 23
19.  Biaya seminar, penataran, kursus (pendidikan)	V
20.  Honor/uang saku pegawai yang mengikuti seminar dsb	V		PPh Ps 21
21.  Bea siswa :
a)    ada ikatan kerja dengan perusahaan	V		PPh Ps 21
b)    tidak ada ikatan kerja dengan perusahaan (sumbangan)		V
22.  Sumbangan ke karyawan dalam bentuk uang	V		PPh Ps 21
23.  Kendaraan perusahaan (sedan) yang dibawa pulang & dikuasai pegawai :
a)    penyusutan  kelompok 2	50%	50%
b)    biaya reparasi/pemeliharaan	50%	50%
c)     bahan bakar/oli dsb	50%	50%
24.  Perumahan perusahaan & asrama :
a)    pegawai yg menempati tidak diberi tunjangan perumahan :
·         penyusutan rumah		V
·         biaya eksploitasi rumah		V
b)    pegawai yg menempati diberi tunjangan perumahan minimal sebesar biaya penyusutan & biaya eksploitasi :
·         tunjangan perumahan	V		PPh Ps 21
·         biaya penyusutan rumah	V
·         biaya eksploitasi rumah	V
25.  Mess untuk transit, pendidikan (sementara) :
a)    biaya penyusutan	V
b)    baiaya eksploitasi	V
26.  Sewa rumah pegawai yang tidak diberi tunjangan sewa minimal sebesar sewa rumah tersebut		V	PPh Ps 23
27.  PPh sewa rumah dibayar perusahaan		V
28.  Diberikan uang sewa rumah	V		PPh Ps 21
29.  Uang pesangon	V		PPh Ps 21
30.  Upah borongan pekerjaan ke orang pribadi	V		PPh Ps 21
31.  Imbalan ke pegawai yang merupakan pemegang saham :
a)    Gaji yang wajar	V		PPh Ps 21
b)    imbalan di atas kewajaran		V	PPh Ps 23
c)     dividen terselubung :			PPh Ps 23
·         premi asuransi jiwa		V
·         biaya listrik, tilpon rumah pribadi		V
·         biaya pemeliharaan mobil pribadi		V
·         PBB rumah pribadi		V
·         Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi		V
·         pembagian laba secara langsung/tidak langsung		V
32.  Gaji yang dibayarkan ke anggota/sekutu Persekutuan, CV, Firma		V
33.  Beban Bunga :
a)    biaya bunga untuk memperoleh Ph yg Merupakan obyek Pajak	V
b)    bunga atas pinjaman yang digunakan untuk membeli saham yang sudah beredar atau untuk melakukan akuisisi saham milik pemegang saham (penyertaan dlm Negri), bagi PTDN, BUMN/D, Koperasi, yg bukan objek pajak:
·         dibebankan pada th ybs		V
·         dikapitalisasi pada harga perolehan investasi saham	V
c)     biaya bunga atas pinjaman untuk melakukan penyertaan pada perusahaan yang baru didirikan atau mengambil right issue	V
d)    biaya bunga selama masa konstruksi, tidak boleh dibebankan pada th ybs, tetapi menambah harga perolehan aktiva tetap	V
e)    Biaya bunga jika ada penghasilan bunga deposito/tabungan yang sudah dikenakan PPh final, tidak semua biaya bunga dapat dibebankan
f)     Biaya bunga atas pinjaman untuk keperluan pribadi		V
g)    pembayaran bunga :
·         ke bank-bank di Indonesia	V
·         ke bukan bank	V		PPh Ps 23
·         ke WPLN non tax treaty	V		PPh Ps 26
·         ke WPLN tax treaty	V		SKT-Ps 26
·         ke pemegang saham/hubungan istimewa
Þ      wajar	V		PPh Ps 23
Þ      tidak wajar (selisihnya)		V	PPh Ps 23
34.  Beban sewa selain tanah dan/atau bangunan
a)    Ke WPDN orang pribadi	V		PPh Ps 23
b)    Ke WPDN Badan/BUT	V		PPh Ps 23
35.  Sewa tanah dan/atau bangunan
a)    Ke WPDN orang pribadi	V		PPh Ps 23
b)    Ke WPDN Badan	V		PPh Ps 23
36.  Biaya royalty :
a)    Ke WPDN	V		PPh Ps 23
b)    Ke WPLN non tax treaty	V		PPh Ps 26
c)     Ke WPLN tax treaty	V		SKT Ps 26
37.  Jasa manajemen-WPDN, pemeberian jasa dengan ikut serta secara langsung melaksanakan manajemen	V		PPh Ps 23
38.  Jasa teknik WPDN, pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman di bidang : industri, perdagangan, ilmu penegtahuan, meliputi :	V		PPh Ps 23
a)    penelitian tanah
b)    pembuatan design bangunan
c)     pengawasan pelaksanaan bangunan
d)    informasi teknik : gambar, petunjuk produksi, perhitungan dsb
e)    latihan teknik
f)     informasi bidang manajemen
g)    jasa recruitmen pegawai
39.  Jasa Konstruksi :
a)    Jasa pelaksanaan konstruksi	V		Psl 23/4(2)
b)    jasa pengawasan konstruksi	V		Psl 23/4(2)
c)     jasa perencanaan konstruksi	V		Psl 23/4(2)
40.  jasa konsultan selain konsultan konstruksi	V		PPh Ps 23
41.  Pembayaran jasa ke LN, seluruh pekerjaan dilakukan di LN
a)    negara non tax treaty	V		PPh Ps 26
b)    negara tax treaty	V		SKT Ps 26
42.  Beban Litbang (R & D) yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi/sistem baru bagi pengembangan perusahaan :
a)    penyusutan aktiva tetap	V
b)    bahan yang digunakan	V
c)     gaji/honor pegawai	V		PPh Ps 21
d)    honor konsultan	V		PPh Ps 23
e)    biaya konsultan yang memborong litbang yang jumlahnya cukup material :
·         amortisasi	V
·         biaya litbang :
Þ      dilakukan di Indonesia	V
Þ      dilakukan di LN		V	PPh Ps 26
43.  sanksi perpajakan : denda, bunga, kenaikan		V
44.  PBB untuk tanah/bangunan pabrik/kantor	V
45.  PBB untuk tanah/bangunan yang tidak digunakan untuk usaha/milik pribadi		V
46.  Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan :
a)    untuk perolehan BKP/JKP sesuai Ps 6	V
b)    masa manfaat lebih dari satu tahun dengan penyusutan	V
c)     untuk perolehan BKP/JKP sesuai Ps 9		V
d)    FP Standar yang tidak lengkap, tidak benar, cacat, kecuali dpt dibuktikan bhw pjk telah dibayar		V
47.  Biaya entertaiment (SE 27/PJ/1986 :
a)    tidak dibuat daftar nominatif		V
b)    dibuat daftar nominatif : nomor urut, jenis, nama tempat, alamat dan jumlah entertaiment diberikan, relasi : nama, posisi, nama dan jenis perusahaan	V
48.  Keperluan pegawai dibayar perusahaan		V
49.  Keperluan pegawai yang merupakan pemilik/pemegang saham dibayar perusahaan merupakan deviden terselubung		V	PPh Ps 23
50.  Biaya promosi :
a)    didukung bukti yang sah	V
b)    tidak didukung bukti		V
51.  Kerugian piutang bagi perusahaan bukan bank/sewa guna usaha dengan hak opsi
a)    penyisihan		V
b)    metode langsung, tidak dibuat daftar nominatif		V
c)     metode langsung : telah dibebankan ke Laporan rugi laba komersial, diserahkan ke pengadilan negeri/BUPLN, diumumkan dalam salah satu penerbitan, dan dibuat daftar nominatif (dilampirkan) : nama, alamat, tgl pinjaman diberikan, jumlah piutang dan keterangan	V
52.  Rugi selisih kurs :
a)    kurs tengah BI akhir tahun	V
b)    pada waktu pembayaran	V
53.  SGU tanpa hak opsi, pembayaran SGU	V		PPh Ps 23
54.  SGU dengan hak opsi :
a)    penyusutan aktiva SGU		V
b)    bunga SGU		V
c)     jumlah pembayaran SGU	V
55.  Kerugian pengalihan harta :
a)    digunakan untuk usaha	V
b)    tidak digunakan untuk usaha		V
56.  Beban alat tulis kantor	V
57.  Beban listrik, tilpon, fax	V
58.  Beban perangko/materai	V
59.  Beban starco/handphone, penyusutan kel 1	50%	50%
60.  Beban pemeliharaan/perbaikan, pulsa HP, dsb	50%	50%
61.  Macam-macam biaya :
a)    tidak diperinci		V
b)    diperinci	V
62.  SE-33/PJ.421/96, biaya bea siswa dalam rangka GN-OTA yang dikeluarkan perusahaan, dengan bukti setoran/transfer ke BRI a/n Lbg GN-OTA	V
63.  Bantuan keluarga pra sejahtera dibebankan langsung ke perkiraan “Laba Ditahan		V

klo males bacanya donlod aj disini

http://indowebster.com/koreksi_fiskal.html